KNPB Wilayah Timika Berhasil Mengetahui berbagai Sterategi Komado Pasukan Khusus(Kopasus)

KNPB Wilayah Timika

Timika _ Anggota Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia (KOPASUS TNI) sekitar 60 personil diantaranya dari Jakarta, Jayapura bersama anggota lainnya yang berada di kota Timika melakukan rapat khusus sekaligus memonitoring Kinerja Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Parlemen Rakyat Daera (PRD) wilayah Timika. Kegiatan rapat tertutup ini dilakukan di Kebun Sirih di Ujung Bandar Udara, Timika Papua yang di duga merupakan utusan Prabowo Subianto. Dalam rapat tertutup tersebut di jaga ketat oleh anggota KOPASUS berpakaian preman menurut hasil pantauan anggota KNPB dan PRD di tempat kegiatan berlangsung.

Dalam Rapat tertutup tersebut ada beberapa hal yang menjadi pembahasan sebagaimana yang diketahui oleh salah satu anggota KNPB wilayah Timika yang bertugas sebagai Intel seperti termuat pada dinding facebook KNPBNews Timika (30 Oktober 2016), diantaranya sebagai berikut :

1. Merencanakan untuk menangkap aktivis KNPB wilayah Timika diantaranya Soni Tabuni dan Yoner Yahudi Uaga, sebagaimana aparat menangkap dan mencebloskan di dalam penjara ketua umum  Steven Itlay, ketua I Yanto Awerkiwon dan sekretaris  Sem Ukago.
2. Mengulas latar belakang setiap tokoh adat dan para pendeta yang bergabung dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang digelar KNPB dan PRD wilayah Timika dan merencanakan untuk menghabisi nyawa mereka dengan cara menculik, tabrak lari dan atau membunuh dan kemudian membuang mayatnya.

Dalam menyikapi rapat tertutup yang gelar tersebut KNPB dan PRD wilayah Timika mengadakan diskusi yang menyepakati untuk mendoakan para KOPASUS yang telah berencana buruk agar diampuni oleh Tuhan.

Sumber : KnpbNews Timika

Komisioner Komnas HAM Mengecam Keras Peristiwa Penikaman, Penembakan, Penganiayaan dan Pembunuhan di Manokwari, Papua Barat

Oleh: Natalius Pigai, Komisioner Komnas HAM

Yth. Para Jurnalis Sekalian” Sebagai Komisioner Komnas HAM, saya mengecam keras Peristiwa Penikaman, Penembakan, Penganiayaan dan Pembunuhan di Manokwari tadi malam tanggal 26 Oktober 2016 yang menelan koran 7 orang warga papua tidak berdosa antara lain 2 meninggal dan sisanya kritis dan luka2.

Tadi malam tanggal 26 Oktober 2016 terhadap anak Papua bernama “Vigal Pauspaus” asal muslim Fakfak hingga isi perut keluar. Kemudian aparat mengeluarkan tembakan yang mengakibatkan tewasnya salah satu masyarakat bernama “Onesimus Rumayom 40 tahun dan beberapa masyarakat sipil lainnya yang luka parah dan kini sedang dirawat di RS Angkat Laut fasharkan manokwari. Jenasah berada di rumah sakit AL Manokwari dan korban penembakan atas nama Erik Inggabouw umur 18 thn ditembak di leher dan Tinus urbinas 38 tahun di tembak di tangan. Sampai saat ini ada 7 orang koran yaitu 2 orang tewas dan 5 orang lainnya luka2.

Kami minta minta proses hukum terhadap pelaku harus dilaksanakan secara transparan dan objektif.

Salah satu faktor utama pelanggaran HAM terus menerus terjadi di Papua karena sampai saat ini Presiden Jokowi Tidak pernah Menyinggung satu Katapun tentang Kondisi HAM Papua”. Jokowi merespon seluruh kasus-kasus pelanggaran HAM mulai dari pelanggaran HAM masa lalu, konflik agraria, hingga kebebasan berekspresi. Jokowi menyampaikan sejumlah pesan penanganan masalah HAM di hadapan menteri kabinet kerja, pemimpin lembaga negara seperti Komnas HAM, gubernur, walikota, sampai pegiat HAM, Jakarta, Jumat, 11 Desember 2015. Namun sangat disayangkan tidak satu katapun tentang kondisi HAM di Papua yang disampaikan. Menunjukkan Presiden sengaja membiarkan pelanggaran HAM di Papua dan dapat dikategorikan sebagai pembiaran (by ommision). Apalagi selama 2 tahun Kepemimpinan Jokowi berbagai catatan kelam Tentang HAM di Papua.

Hari ini kita menyaksikan orang2 tidak berdosa di Manokwari bercucuran darah diatas tanah leluhur mereka, beberapa waktu lalu kita juga menyaksikan 60 orang anak Indonesia Kabupaten Nduga di Papua meninggal secara misterius. sejak 2 tahun lalu di pemerintahan Jokowi, Indonesia bahkan dunia diguncang pelanggaran HAM Berat dengan menegaskan empat orang siswa dan 17 anak dibawah umur pada 8 Desember 2014. demikian pula ada beberapa kekerasan negara yang juga menewaskan dalam jumlah banyak seperti kasus penembakan dan pembunuhan para aktivis di Kabupaten Yahukimo yang diduga dilakukan oleh aparat Brimob pada 20 Maret 2015. Kasus penembakan di Kabupaten Dogiyai pada 25 Juni 2015, ‎menewaskan 1 orang dan 11 lainnya luka-luka di Kabupaten Tolikara pada 17 Juli 2015.

Lalu kasus penembakan di Kabupaten Timika pada 28 Agustus 2015 menewaskan dua orang dan enam lainnya luka-luka, bahkan sebanyak 18 orang meninggal di Jayanti Timika. Kita juga menyaksikan dalam bulan April dan Mei 2 orang Papua ditahan, demikian pula bukan Juli dan Agustus lebih dari 2 ribu orang ditangkap dan ditahan, Hampir setiap minggu orang orang Papua meninggal karena kekerasan negara di Papua. Ada tangisan, rintian, ratapan dan penderitaan saban hari tanpa henti.

hasil pantauan situasi HAM di Papua lebih dari 5000 orang yang ditangkap dan dianiaya dan disiksa dan dibunuh dibawah kepemimpinan Jokowi. Pasar mama mama yang semula digembar gemborkan Jokowi sampai hari ini tidak ada realisasi, sampai mama Papua mau demo di istana, bahkan pimpinan solidaritas Pasar Mama Meninggal secara misterius setelah mendapat sms ancaman, adanya diskriminasi terhadap orang asli Papua dalam politik seperti MRP Papua menolak DPR Provisi Papua barat yang mayoritas orang pendatang, dan salah satu kejahatan Jokowi adalah penghancuran lembaga adat Papua dengan merekayasa lembaga adat baru dibawah bentukan kemendagri. Demikian pula di kasus Freeport merupakan pengejawantahan penderitaan rakyat Papua.

Sebagai komisioner Komnas HAM, Saya ingin sampaikan hanya dalam 2 tahun Jokowi kami menduga telah lakukan “kejahatan Paripurna di Papua”. Semua ini adalah memori buruk dan ingatan akan trauma dan tragedi yang justru menambah ketidakharmonisan Jakarta dan Papua bahkan mengancam Labilitas integrasi politik.

Oleh karena itu, kami minta agar Presiden memiliki kompetensi manajemen pertahanan dan keamanan mengambil langkah konkret untuk melakukan perbaikan secara signifikan untuk menciptakan tanah Papua damai, dialog perdamaian, desekuritisasi, dan melaksanakan pembangunan berbasis HAM. ***

Ribuan Warga wilayah La Pago Menggelar Doa Syukur atas Diangkatnya Isu Papua di PBB

Penulis: Eben E. Siadari 20:05 WIB | Jumat, 07 Oktober 2016

Pastor John Djonga memimpin ibadah doa syukur dan ucapan terimakasih kepada tujuh negara Pasifik yang telah mengangkat isu Papua di PBB (Foto: Istimewa)

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Ribuan orang warga Papua di Wamena  menghadiri acara doa syukur kepada Tuhan pada Kamis (6/10) dan menyampaikan terimakasih kepada tujuh negara Pasifik yang telah mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua di Sidang ke-71 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pekan lalu.

Anggota Pleno Dewan Adat Papua (DAP) dan Sekretaris Dewan Adat Wilayah La Pago, Dominikus Sorabut, dalam siaran persnya mengatakan masyarakat adat Papua menyampaikan ucapan terima kasih kepada negara-negara, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Gereja dan masyarakat regional dan internasional yang selama ini telah ikut membantu menyuarakan perjuangan panjang masyarakat adat Papua akan hak-haknya di berbagai forum.

Sebagian warga Wamena menghadiri doa syukur dan ucapan terimakasih kepada tujuh negara Pasifik yang telah mengangkat isu Papua di PBB (Foto: Ist)

Dominikus menyebut sejumlah nama forum yang telah ikut menyuarakan hal itu, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF).

Sebagai puncaknya, menurut Dominikus, pada tanggal 20-26 September 2016, suara masyarakat adat Papua sebagai perjuangan suci dapat didengar oleh 193 negara anggota PBB dalam sidang umum PBB yang Ke-71 di New York. Suara mereka, menurut dia, telah disampaikan  melalui pidato tujuh perwakilan negara Pasifik, masing-masing Kepulauan Solomon, Tuvalu,  Vanuatu,  Tonga,  Kepulauan Marshall,  Nauru dan Palau.

Dengan diangkatnya masalah itu, menurut DAP, mata dunia terbuka atas terpuruknya nasib dan masa depan rakyat Papua, juga atas distorsi kebijakan yang selama ini terjadi. Ia mengatakan Indonesia tidak bisa lagi menutup diri atas kesalahan kebijakan di masa lalu terhadap Papua.

“Secara khusus DAP menyampaikan ucapan terima kasih kepada PM Solomon Islands (Manasseh Sogavare), PM Tuvalu (Enele Sosene Sopoaga), PM Vanuatu (Charlot Salwai Tabimasmas),  PM Tonga (Samuela Akilisi Pohiva), Presiden Marshall Islands (Hilda C. Heine), Presiden Nauru (Baron Divavesi Waqa), Permanent Reprentative Palau Mr.Caleb Otto, Melanesian Spearhead Group, Pacific Islands Forum, LSM PIANGO dan gereja-gereja di Pasifik,” kata Dominikus melalui siaran persnya.

Satuharapan juga menerima laporan dan sejumlah foto dari warga Papua yang menghadiri acara tersebut.

”Hari ini doa dan syukuran ucapan terimakasih kepada 7 negara Pasifik, PIF dan Pacific Islands Association of Non Governmental Organizations (PIANGO) di  di Wamena. Ribuan rakyat dari berbagai sudut sedang masuk menuju kantor tempat acara syukuran. Semua aktivitas kios, toko, tutup,” demikian pesan singkat yang diterima oleh satuharapan.com.

Ibadah syukur itu dipimpin oleh Pastor John Djonga, yang selama ini dikenal bersuara kritis.

“Masyarakat adat Papua patut mengucap syukur atas karya, tuntunan, hikmat dan anugerah Ilahi oleh Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang telah menyatakan kehendaknya untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat adat Papua dan hak penentuan nasib sendiri bagi Masyarakat Adat Papua, dalam mempertahankan otoritas dasar dan menyelamatkan identitas sebagai citra dan rupa Tuhan di atas tanah air Papua,” demikian siaran pers Dewan Adat Papua.

Lebih jauh, Dominikus mengatakan Masyakat Adat Papua sebagai ahli waris atas tanah, hutan dan air, siap mengamankan perjanjian Paris tentang isu pemanasan Global.

“Jika negara-negara kecil terancam oleh pemanasan global, bangsa dan rakyat Papua siap menerima dan menyelamatkan negara-negara yang terancam. Hanya saja bangsa Papua hari ini mengalami ancaman serius atas jiwa dan hak hidupnya,” kata Dominikus.

Dominikus mengatakan melalui perayaan ini Dewan Adat Papua mengajak seluruh masyarakat Adat Papua membangun persatuan dan kekuatan bersama sebagai satu bangunan yang kokoh.

“Jangan terus memberi diri untuk dipecah-belah yang cenderung mengadu domba sesama masyarakat adat, yang menciptakan konflik di antara masyarakat adat Papua, atau antara masyarakat adat Papua dengan pihak lain,” tutur dia.

Editor : Eben E. Siadari